Gejolak Alih Kelola SMA SMK Syarat Kepentingan Penguasa

Gejolak Alih Kelola SMA SMK Syarat Kepentingan Penguasa – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly menaggapi persoalan gejolak kebijakan alih kelola SMA/SMK ke Provinsi yang terjadi di Kota Bekasi menurutnya gejolak itu seolah dibuat oleh yang mempunyai kepentingan. Hal tersebut disampaikan melalui relisnya kepada redaksi Beritpublik.co.id Selasa (8/8).

Ayung menjelaskan bahwa kebijakan alih kelola SMA/SMK itu bukan kemauan Provinsi, namun merupakan amanat Undang undang. Untuk itu kata dia, jika ingin kembali merubahnya maka harus merubah pula Undang undangnya.

“Ini kan seolah olah dibuat bergejolak bagi yang berkepentingan,” tudingnya.

Alih Kelola SMA/SMA bukan kemauan Provinsi tapi amanat undang-undang kalau ingin merubahnya maka rubah dulu undang-undang nya,” ucapnya.

Masih menurut Ayung, pemerintah daerah seharusnya mengajarkan masyarakat taat akan hukum dan aturan, bukan sebaliknya mengimbau masyarakat untuk menentang aturan dengan alibi alih kelola bermasalah sehingga timbul di masyarakat gejolak yang ada.

“Pemerintah daerah harus mengajarkan masyarakat taat hukum dan aturan, jangan malah sebaliknya mengajak masyarakat untuk menentang aturan dengan alibi alih kelola bermasalah,” Tegasnya.

Sebelum otonomi daerah SMP, SMA/SMK merupakan menjadi kewenangan Provinsi melalui Kanwil Depdikbud dan Pemerintah Daerah TK II hanya mengelola Pendidikan Dasar.

Sumber: Gejolak Alih Kelola SMA/SMK, Di Duga Syarat Kepentingan Penguasa